STQN XXV di Pontianak Resmi Dibuka

STQN XXV di Pontianak Resmi Dibuka, Sumut Targetkan Masuk Lima Besar

PONTIANAK,( kbn online )

Seleksi Tilawatil Quran Nasional (STQN) XXV tahun 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat resmi dibuka oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, Sabtu (29/6) malam. Pembukaan ini ditandai dengan pemukulan beduk dan dentuman meriam karbit raksasa sebanyak dua puluh lima kali.

 FOTO

Pembukaan STQN ke - XXV ditandai dengan 25 kali dentuman meriam karbit di Alun Alun Kapuas Pontianak Kalimantan Barat, Sabtu(29/6) malam. Dalam perhelatan yang berlangsung mulai 27 Juni hingga 6 Juli 2019,  Sumut menargetkan meraih peringkat lima besar secara nasional

Dalam perhelatan yang berlangsung mulai 27 Juni hingga 6 Juli 2019,  Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menargetkan meraih peringkat lima besar secara nasional. “Kita menargetkan masuk dalam peringkat lima besar nasional. Sebab selama ini kita sudah memiliki berbagai prestasi, baik dalam event-event sebelumnya,” ujar Kepala Biro Binsos dan Kemasyarakatan Setdaprovsu Muhammad Yusuf usai pembukaan STQN tahun 2019, Sabtu (29/6) malam.

Dijelaskan Yusuf, Sumut sebelumnya pernah meraih juara umum ketiga di MTQN XXVII tahun 2018 di Sumut, dengan meraih 4 emas, 3 perak dan 8 perunggu. Meraih juara II cabang tafsir Al Quran bahasa Inggris Putra pada MTQN XXVI di Mataram. Sumut juga pernah  meraih juara I qori dewasa putra dan juara I qori anak-anak, serta terpilih menjadi peringkat ketujuh pada MTQN XXV di Batam, Kepri.

Apalagi lanjut Yusuf, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagub Sumut Musa Rajekshah memberikan dukungan yang penuh baik moril dan materiil kepada 20 kafilah Sumut yang akan mengikuti lomba. Hal ini juga yang membuat kafilah menjadi lebih semangat ditambah dengan latihan yang serius.

“Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa dari kita semua, kafilah kita bisa memberikan yang terbaik bagi Sumatera Utara, “ terangnya.

Ketua LPTQ Sumut yang juga Ketua rombongan kafilah asal Sumut Fuad Helmi Lubis, menambahkan, para kafilah sebelumnya sudah melakukan latihan yang serius. Ada tiga tahapan latihan yang sudah mereka lalui. Latihan tersebut tidak hanya dilakukan di Medan juga di Jakarta. Selain itu kafilah Sumut juga dibina oleh pelatih yang berkompeten.

“Jadi mereka itu dilatih oleh qori nasional. Seperti Azhari, Said Agil Al Munawar, Muhajir dan lainnya. Insya Allah Sumut bisa masuk dalam peringkat lima besar. Mari kita doakan agar Sumut lebih bermartabat,” papar Fuad.

Sementara itu, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, event STQN yang digelar dua tahun sekali ini merupakan pintu gerbang pecinta dan penghapal Alquran untuk mengikuti musabaqah tingkat nasional dan internasional. STQN tahun ini juga bermakna sebagai momentum merajut kebersamaan dan persaudaraan pasca penyelenggaraan Pilpres.

"Penyelenggaraan ini adalah potret perpaduan ke-Islam-an dan  kebangsaan Indonesia. Karena event ini  melibatkan unsur budaya dan kearifan lokal. Hal ini bisa terlihat dalam pameran, adanya dekorasi aristik daerah dan lainnya," kata Menteri Agama.

Hal itu, lanjut dia, merupakan adanya dialektika nilai Islam dan nilai budaya sehingga kelihatan Islam yang rahmatan lil alamin dan inilah yang membedakan corak ke-Islam-an Indonesia. Dimana dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia nilai Islam diimplentasikan dengan sikap dan perilaku toleransi, tepo seliro, gotong royong, saling menyayangi, saling menghargai perbedaan dan lainnya.

"Indonesia merupakan satu-satunya negeri di dunia yang rutin menggelar Musabaqah dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Hal ini tentunya berhubungan dengan kecintaan masyarakat terhadap Alquran," jelas Lukman.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, ada hal yang menarik dalam STQN tahun 2019 ini yang tidak pernah dilakukan selama STQN dilangsungkan yaitu dilantunkannya ayat suci Alquran di atas sungai terpanjang di Indonesia. Hal ini dikarenakan mimbar tilawah berada di atas Sungai Kapuas dan selama satu minggu dilantunkan ayat Alquran di tugu khatulistiwa yakni titik nol derajat lintang utara selatan.

"Semoga hal ini bisa mengungkap rahasia Allah di sana karena secara astronomi banyak yang belum kita gali di titik nol tersebut," ujarnya. Dia kemudian mencontohkan tanaman aloevera atau lidah buaya yang bisa tumbuh subur di dekat tugu khatulistiwa di mana pelepahnya bisa mencapai seberat 2,5 kg, sedangkan kalau ditanam di daerah lain tidak bisa tumbuh sesubur itu.

Adapun jumlah kafilah yang mengikuti STQN tahun 2019 ini sebanyak  543, sedangkan jumlah official dan pendamping serta pelatih sebanyak 1.786 orang.

Hal unik dalam pembukaan yaitu keberadaan meriam karbit raksasa ditempatkan di water front taman alun-alun Kapuas. Meriam yang lekat dengan sejarah berdirinya Kota Pontianak ini menjadi atraksi yang mendapat sambutan dari ribuan pengunjung. Pembukaan STQ ditandai dengan 25 dentuman meriam yang menggambarkan Pontianak sebagai tuan rumah STQN ke XXV.

Turut hadir Gubernur dan Wakil Gubernur dari beberapa provinsi di Indonesia, Bupati dan Walikota se kawasan  Pontianak, alim ulama,  dewan pengawas dan dewan hakim STQN pimpinan kafilah, peserta dan kontingen STQN dari seluruh provinsi.( limber sinaga )

Penerapan ICJS Kunci Legitimasi Penegakan Hukum

Wali Kota : Penerapan ICJS Kunci Legitimasi Penegakan Hukum

Medan (  KBN ONLINE )

Penerapan zona integritas merupakan kunci legitimasi, maka akan terwujud kepercayaan publik di tengah – tengah masyarakat Indonesia yang saat ini sudah banyak yang apatis dengan penegakan hukum di tanah air. Dengan adanya integritas yang senantiasa dijaga oleh para penegak hukum, maka hal ini secara perlahan tapi pasti akan bisa mengangkat marwah lembaga penegak hukum dimata masyarakat Indonesia.

Foto Teks :

 

1.                     Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengintegrasian dan legalisasi administrasi sistem penangan perkara berbasis elektronik antara Kapolresrabes Medan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kepala Rutan Tanjung Gusta Klas I Medan, Kepala Rutan Perempuan Medan serta Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Medan, di Heritage Grand Aston Medan, Kamis (20/6).

Hal ini diungkap Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH saat menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengintegrasian dan legalisasi administrasi sistem penangan perkara berbasis elektronik antara Kapolresrabes Medan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kepala Rutan Tanjung Gusta Klas I Medan, Kepala Rutan Perempuan Medan serta Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Medan, di Heritage Grand Aston Medan, Kamis (20/6).

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan Integrated Criminal Justice System (ICJS) di lingkungan kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan lapas atau rutan merupakan hal yang sangat diperlukan. Integritas dan legalisasi administrasi sistem penanganan perkara berbasis elektronik, merupakan suatu keharusan jika ingin hukum tegak dan kokoh di Indonesia.

“Masing-masing lembaga saling terhubung sehingga akan bisa mempercepat penanganan perkara tindak pidana secara cepat, tepat dan terarah. Kegiatan ini juga sejalan dengan diterapkannya zona integritas di lingkungan lembaga – lembaga terkait yang telah disebutkan sebelumnya,” ucap Wali Kota.

Kemudian Wali Kota juga mengatakan bahwa MoU yang dilaksanakan hari ini merupakan sebuah bentuk kebulatan tekad untuk mampu terus berupaya menjadi lebih baik. Namun, tetap berharap agar setiap lembaga yang terlibat dalam MoU hari ini, mampu tetap secara kritis memberikan masukan dan gagasan pemikirannya demi terlaksananya program ini secara optimal.

“Sumbangsih ide, gagasan dan pemikiran ini akan sangat bermanfaat untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari program ini, sehingga nantinya akan bisa terus disempurnakan di masa mendatang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan Dwiharto SH MH menjelaskan bahwa nantinya sistem ini dapat mempermudah pekerjaan dalam melayani masyarakat. Memberikan pelayanan untuk masyarakat yang memiliki urusan di pengadilan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, serta yakin bahwa masing-masing mempunyai sistem yang sudah ada namun, harus diintegrasi untuk ditindak lanjuti untuk dapat mempermudah pelayana bagi masyarakat.

“Sistem ini nantinya dapat mempermudah pelayanan untuk masyarakat yang memiliki urusan di pengadilan ataupun urusan hukum lainnya. Sistem yang digunakan memang sudah ada namun harus diintegrasikan untuk memberikan kemudahan bagi pelayanan hukum nantinya,” jelas Dwiharto.

Dalam kesempatan ini Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto SH Sik MSi mengungkapkan dengan diadakannya penandatanganan ini diharapkan Kota Medan mampu menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan. karena pelayanan ini merupakan faktor kunci sebagai barometer bagi pemerintahan.

“Dengan diadakannya MoU ini diharapkan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat Kota Medan dapat lebih meningkat karena pelayanan merupakan kunci utama bagi pemerintahan. Apakah institusi itu layak lanjut atau tidak. Karena masyarakat sudah mulau sadar bahwa hak – hak mereka harus dipenuhi dan ketika masyarakat tidak memperoleh haknya mereka akan menuntut terus apa – apa saja yang menjadi hak mereka. Kalau pelayanan tersebut dapat dipermudah kenapa harus dipersulit,” tegasnya.

Penandatanganaan MoU ini diakhiri dengan pemberian cenderamata dari Kejari Medan untuk Wali Kota Medan, Kapolrestabes Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan Dr Djaniko M H Girsang SH Mhum, Kepala Rutan Tanjung Gusta Klas I Medan Rudi Fernando Sianturi Amd Ip, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Medan Sardiaman Purba Bc Ip SH MH, serta Kepala Rutan Perempuan Medan Endang Sriwati Amd Ip SH MSi. ( limber sinaga )

Peringatan HLH di Huta Ginjang

Peringatan HLH di Huta Ginjang, Pemprov Sumut Dukung Pengembangan Budidaya Kacang Macadamia
 

MEDAN,( KBN ONLINE )

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyambut baik rencana peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) pada 27 Juni 2019 di Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Masyarakat pun diimbau untuk beralih membudidayakan tanaman yang ramah lingkungan, seperti Kacang Macadania.

 FOTO

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sabrina menerima perwakilan Kementerian Lingkung Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), Selasa (18/6), di ruang kerjanya, lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan

Kacang Macadania juga bernilai tinggi dan berpotensi besar untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Karena itu, Pemprov Sumut sangat mendukung pengembangan budidaya Kacang Macadamia oleh Kementerian Lingkung Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) di daerah ini.

"Pemprov Sumut sangat mendukung rencana budidaya Kacang Macadamia, karena harganya yang tinggi," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sabrina ketika menerima perwakilan Kementerian Lingkung Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), Selasa (18/6), di ruang kerjanya, lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan.

Sabrina sangat setuju rencana KLHK memasukkan budidaya Kacang Macadamia menjadi salah satu kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup di Huta Ginjang. Sabrina juga mengajak masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk mendukung program pengembangan budidaya Kacang Macadamia.

"Kita ke depannya akan mengajak masyarakat untuk menanam Kacang Macadamia yang memiliki prospek jual lebih besar dibandingkan hasil tanaman lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Rombongan Perwakilan KLHK RI Mery G Simanjuntak (Kasubdit Dit KTA) menjelaskan, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini akan diadakan di daerah Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, pada 27 Juni 2019.

"Selain memperingati Hari Lingkungan Hidup, kita juga meluncurkan (launching) tanaman Kacang Macadamia, yang bibitnya diimpor dari Australia,” ujarnya.

Menurut Mery, tanaman Kacang Macadamia memiliki prospek dan nilai jual yang sangat tinggi. Pasalnya satu kilogram Kacang Macadamia tersebut bernilai Rp500.000. " Untuk satu hektare lahan, bisa ditanami 500 sampai 600 pohon Kacang Macadamia, dan akan terus berbuah tidak seperti tanaman lain," paparnya

Peringatan Hari Lingkungan Hidup pada 27 Juni mendatang rencananya akan dihadiri 5 menteri, yakni Menko Perekonomian, Menteri LHK, Menteri Kemaritiman,  Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.( limber sinaga )

Tim Verifikasi PAAR-CKS

Wali Kota Medan Jamu Makan Malam Tim Verifikasi PAAR-CKS

Medan ( KBN ONLINE )

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Drs Musaddad MSi menjamu Makan Malam Tim Penilaian Nasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan Jalan Jenderal Sudirman No.35, Minggu (16/6) malam. Kedatang Tim Verifikasi bertujuan untuk melakukan penilaian dan melihat langsung ke lapangan mengenai Pola Asuh Anak & Remaja dengan cinta & kasih sayang (PAAR-CKS) di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat.

 

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan Jalan Jenderal Sudirman No.35, Minggu (16/6) malam

Dalam sambutannya Musaddad mengucapkan selamat datang dan berterima kasih kepada Tim Verifikasi karena telah memberikan kepercayaan kepada TP PKK Kota Medan dalam rangka Lomba Pola Asuh Anak & Remaja dengan cinta & kasih sayang (PAAR-CKS) serta mampu memberikan dorongan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Barat ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Verifikasi karena sudah memberikan kepercayaan kepada Kota Medan khususnya Kelurahan Sei Agul. Kami juga sudah melakukan persiapan jauh hari bahkan saat bulan Ramadan untuk menyambut hari ini.

Diakhir sambutannya, Aspem berharap nantinya acara yang digelar keesokan harinya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. “Saya harap kegiatan yang dilakukan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan dan Kelurahan Sei Agul dapat menjadi pemenang nantinya,” harapnya.

Selanjutnya, Sekretaris PKK Pusat Nursilah mengucapkan terima kasih  karena telah menyambut kedatangan rombongan Tim Verifikasi ke Kota Medan. Kehadiran tim ini bukan hanya untuk melakukan penilaian saja namun, juga dapat berdiskusi dan berkoordinasi langsung mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk dapat disempurnakan.

“Kami disini tidak hanya untuk evaluasi saja namun juga sebagai pembinaan. Walaupun lomba ini memiliki indikatornya masing-masing tapi kami juga akan mempertimbangkan dari segi kesulitan dan upaya-upaya yang dilakukan. Kami belum menemukan sesuai dengan yang diharapkan tetapi karena adanya upaya dan kerja keras, itu akan kita lihat dan dapat menjadi nilai tambah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Nursilah menjelaskan kehadirannya ke Kota Medan untuk melihat langsung kelapangan bukan hanya berdasarkan laporan yang dikirim saja. Karena laporan yang dikirim belum tentu sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

“Kami hadir disini untuk melihat langsung kelapangan apakah sesuai dengan yang tertulis dilaporan karena ada yang laporannya bagus tetapi pada saat kami ke lapangan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dilaporan,” jelasnya.(limber sinaga)

Berakhirnya Operasi Ketupat Toba 2019

Akhyar Hadiri Apel Konsolidasi Berakhirnya Operasi Ketupat Toba 2019

Medan ( KBN ONLINE )

Ribuan personil gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri mengikuti Apel Konsolidasi Berakhirnya Operasi Ketupat Toba 2019 & Apel Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2019 di Lapangan Benteng, Kamis (13/6). Selain itu diikuti personel dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


Apel yang dimulai pukul 08.00 wib ini, dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto SH MH dan Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah dengan suasana khusyuk dan khidmat.

Wakil Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution MSi yang pada kesempatan itu hadir untuk mengikuti apel tersebut mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan TNI karena telah bekerja keras dalam mengamankan Sumatera Utara khususnya Kota Medan sehingga keamanan pada saat libur lebaran dapat di atasi dengan sebaik mungkin.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian dan TNI karena telah mengamankan jalanan yang ada di Kota Medan karena begitu banyaknya masyarakat yang mudik keluar kota tetapi pihak kepolisian dan TNI rela mengorban waktu dan tenaganya untuk mengamankan Kota Medan," ucapnya usai mengikuti apel tersebut.

Kemudian dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan terima kasih kepada tim terkait yang telah membantu mengamankan dan memberikan rasa nyaman kepada warga Sumatera Utara dan para pendatang yang ingin merayakan hari raya Idul Fitri 1440 H di Kota Medan.

"Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang ikut membantu mengamankan situasi yang ada di Sumatera Utara khususnya Kota Medan karena telah memberikan rasa nyaman dan aman kepada warga sekitar dan para pendatang yang ingin merayakan hari raya di Medan," ucap Agus.

Lebih lanjut Kapolda Sumut mengatakan bahwa pada tanggal 14 Juni mendatang, akan diadakan persidangan perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan akan dibacakan pada 28 Juni 2019, maka dari itu Kapolda juga meminta kepada seluruh tim agar sama mengaman dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi bentrokan nantinya.

"Sebentar lagi akan diadakan sidang perdana PHPU untuk calon presiden dan wakil presiden 2019, maka dari itu saya minta kepada tim terkait untuk mengamankan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi bentrok antar para pendukung paslon," katanya.

Apel Konsolidasi tersebut, dilanjutkan dengan acara halal bihalal yang ditandai dengan salam-salaman antara para peserta apel dengan pejabat yang hadir.(limber)

Edy Rahmayadi Sidak ke Kantor Samsa

Edy Rahmayadi Sidak ke Kantor Samsat, Minta Pelayanan Dimulai Satu Jam Lebih Cepat

MEDAN,( KBN ONLINE )

Hari pertama kerja usai libur Idulfirti 1440 Hijriah, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Samsat Medan Utara, Jalan Putri Hijau Nomor 13, Medan, Senin (10/6). Gubernur ingin pelayanan Samsat dimulai pukul 07.30 WIB, atau satu jam lebih cepat dari waktu pelayanan saat ini.

 FOTO

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Samsat Medan Utara dan Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Putri Hijau Medan, Senin (10/62019). Gubernur ingin pelayanan Samsat dimulai satu jam lebih cepat dari waktu pelayanan saat ini. Serta memastikan yang melanggar ketentuan akan diberi sanksi

Gubernur tiba di Samsat Medan Utara sekitar pukul 07.45 WIB, menemukan meja pelayanan masih kosong, karena Samsat Medan Utara mulai melayani pada pukul 08.30 WIB. "Mereka ini start-nya jam 08.30 WIB, kita minta start jam 07.30 WIB, karena masyarakat ini tentu perlu cepat.  Mereka sudah nunggu tadi waktu saya datang. Kalau lebih cepat, mereka bisa lakukan kegiatan lain. Ini masyarakat yang baik, mereka ke sini mau bayar, mau memenuhi kewajibannya," ujar Edy Rahmayadi.

Namun, secara keseluruhan menurut Edy Rahmayadi merasa pelayanan Samsat sudah cukup baik, karena tepat waktu. "Pelayanan Samsat ini sudah baik, mereka tepat waktu jam 08.30 WIB benar-benar sudah start. Tapi, itu tadi kita minta 7.30  WIB sudah start, biar masyarakat lebih enak," terangnya.

Usai sidak ke Samsat, Edy Rahmayadi yang didampingi Plt Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Mhd Fitriyus dan Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis langsung menuju Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperindag) Sumut di Jalan Putri Hijau Nomor 6, Medan.

Kepada Kepala Dinas Disperindag Sumut Zonny Waldi, Edy Rahmayadi meminta agar melakukan evaluasi ketat. "Perlu banyak pembenahan, perlu kita evaluasi organisasi ini agar efektif dan efisien. Disperindag ini perlu bekerja bagus karena ini sangat penting," tegasnya.

Saat sidak ke Disperindag Sumut, Edy Rahmayadi juga menanyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun Edy menyesalkan, karena beberapa dari mereka tidak menyimpan dan hapal tupoksinya masing-masing.

"Saya ingin ASN masing-masing memegang Tupoksinya, biar dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia inikan pelayan masyarakat, itu yang harus dia kerjakan. Sehingga benar-benar berfungsi, bukan hanya sekadar mengantor," katanya.

Untuk kehadiran ASN, Edy Rahmayadi mengatakan di hari pertama kerja usai libur Idulfitri sebesar 98 %. Bagi yang tidak hadir, dipastikan akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Hanya sedikit yang tidak hadir, hanya 2 %, dan yang hadir 98 %. Yang melanggar ketentuan ini kita akan tindak, tetapi tentunya kita lihat kenapa dia tidak hadir. Untuk sanksinya itu pemotongan tunjungan TPP hingga hukuman disiplin," tambahnya.**