perubahab break

Breaking News:
Loading...

coba3

contoh12

coba3

  • Menkes Keluarkan Peraturan Terbaru
  • Percepat Penanganan Covid-19 Menkes Keluarkan ... read more
  • Tiga Desa Terinveksi Virus Covid 19
  • https://www.youtube.com/watch?v=JsrS22hNk6M Permasalahan Tiga Desa ... read more
  • Masyarakat Budidaya Anggrek
  • Menguntungkan, Ketua TP PKK Ajak Masyarakat Budidaya ... read more
  • 2.200 TKI akan Masuk Sumut
  • 2.200 TKI akan Masuk Sumut, Kabupaten/Kota Diminta Persiapkan ... read more
  • Aneh dan Langka yang Pernah Dialami Manusia
  • 10 Kondisi Medis Aneh dan Langka yang Pernah Dialami Manusia Jakarta,( ... read more
  • Edukasi Masyarakat Hindari Covid-19
  • GTPP Sumut Perkuat Edukasi Masyarakat Hindari Covid-19 MEDAN,( kbn ... read more
  • Bantuan APD dari PT Bank Mandiri
  • Terima Bantuan APD dari PT Bank Mandiri Gubernur Anjurkan Bantuan Diserahkan ... read more
  • Gubernur Edy Tinjau RSUD Salak
  • Gubernur Edy Tinjau RSUD Salak Dan Serahkan Bantuan APD PAKPAK BHARAT,( ... read more
  • Ratu Belanda Mengunjungi Indonesia
  • Kunjungan Pertama Penguasa Belanda ke Indonesia Jakarta,( kbn lipanri ... read more

    KIRIM1

    Master

    Beli sekarang dengan PayPal

    TVLIPANRI

    Daftar isi

    MENDAGRI HADIRI PEMBEKALAN ANTI KORUPSI 24 PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH



    Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng

    Jakarta,( Lipanri Online ) Selasa, 08 Mei 2018 - 22:00 WIB


     Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan pada Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Jateng 2018, di Quest Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (08/5/2018). Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-0
        Cagub Ganjar Pranowo menghadiri Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Jateng 2018.
        Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-1
        KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada 24 pasangan calon (paslon) kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah.
        Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-2
        KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada 24 pasangan calon (paslon) kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah.
        Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-3
        KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada 24 pasangan calon (paslon) kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah.
        Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-4
        Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan pada Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Jateng 2018, di Quest Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (08/5/2018).
        Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-0
        Cagub Ganjar Pranowo menghadiri Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Jateng 2018.

    Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-0
    Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-1
    Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-2
    Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-3
    Mendagri Hadiri Pembekalan Antikorupsi 24 Paslon Kepala Daerah di Jateng-4

    KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada 24 pasangan calon (paslon) kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah. Mereka terdiri, dua paslon dari Provinsi Jateng, dua pasangan dari Kabupaten Banyumas, dua pasangan Kabupaten Karanganyar, lima pasangan Kabupaten Kudus, dua pasangan Kabupaten Magelang, tiga pasangan Kabupaten Tegal, tiga pasangan Kabupaten Temanggung, dan lima pasangan dari Kota Tegal.

    Pembekalan ini bertujuan untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi paslon kepala daerah dan mewujudkan pilkada yang berintegritas. Pembekalan ini dipandang perlu dilakukan karena KPK mencatat terdapat 14 gubernur dan 75 wali kota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi.

    Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi tersebut, KPK telah memetakan setidaknya 9 titik rawan korupsi di pemerintahan daerah. Di antaranya, perencanaan APBD, penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan proses penegakan hukum,ungkapnya.


    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar