OTT KPK Tangkap Direksi BUMN

OTT KPK Tangkap Direksi BUMN Bidang Perikanan

JAKARTA,( kbn lipanri )

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Bogor. Dalam operasi senyap tersebut, Tim mengamankan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami konfirmasi, hari ini ada tim yang bertugas di Jakarta menindaklanjuti Informasi terkait dugaan akan terjadinya transaksi antara pihak swasta yang bergerak di bidang importir ikan dengan pihak Direksi BUMN di bidang perikanan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada team kbn lipanri, Senin (23/9/2019) malam.

Total, KPK mengamankan 9 orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini. Tiga orang di antaranya adalah jajaran direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir.

"Tim juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar USD30 ribu atau lebih dari Rp400 juta," ucapnya.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan.( team )

TPID se-Sumatera

Musa Rajekshah Apresiasi Rapat TPID se-Sumatera diSumut

MEDAN ,( kbn lipanri )

Koordinasi dan sinergi semua pihak yang terkait sangat penting dalam upaya pengendalian inflasi. Tindakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dapat menjaga tingkat inflasi di daerah, yang pada akhirnya akan melindungi konsumen dan menjaga kesejahteraan petani sebagai produsen.

 

FOTO

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sumatera di Ruang Rapat Lantai IX, KPW Bank Indonesia, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (18/9).

Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah ketika menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sumatera di Ruang Rapat Lantai IX, KPW Bank Indonesia, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (18/9).

 

Wagub sangat mengapresiasi rapat koordinasi TPID se-Sumatera yang digelar di Sumut tersebut. Apalagi Provinsi Sumut menjadi salah satu daerah yang tertinggi tingkat inflasinya, di seluruh Indonesia. "Dengan kegiatan ini, kami dapat mengambil pelajaran untuk pengendalian inflasi yang terjadi di Sumut. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini," ucap Wagub.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut Sabrina, Sekda Pemprov Lampung Fahrizal Darminto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat, serta Kepala Perwakilan BI se-Sumatera.

Mengenai inflasi di Sumut, Musa Rajekshah mengakui Sumut merupakan daerah tertinggi. Angka inflasi Sumut secara akumulatif Januari-Agustus (ytd) 2019 mencatatkan angka tertinggi se-Indonesia, yaitu 5,40% (ytd), diikuti oleh Sumatera Barat yaitu 3,23% (ytd), dan Riau serta lampung yang sama-sama mencatatkan 3,16% (ytd).

Tingkat inflasi yang tinggi di antara bulan April hingga Juli disumbang oleh inflasi bahan makanan. Pada bulan Juli, inflasi bahan makanan tercatat sebesar 3,29%, dan di Agustus inflasi bahan makanan tercatat sebesar 1,09%. Namun pada Agustus 2019, tingkat inflasi Sumut tercatat sebesar 0,18% (mtm) dan 6,47% (yoy). Realisasi ini lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya 0,88% (mtm) dan rata-rata historis Agustus tiga tahun terakhir 0,58% (mtm).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat menyatakan, secara keseluruhan Sumut ini yang membawa inflasi Sumatera secara keseluruhan. Isunya adalah semua produksi pangan di Sumatera itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya itu sendiri.

"Saya kira kita akan mencari solusinya apa yang bisa kita sepakati dalam diskusi ini. Bagaimana inflasi itu bisa rendah. Kita akan mencari solusinya apa yang bisa kita lakukan yang bisa kita sepakati baik jangka panjang maupun jangka pendek," katanya.

Dikatakannya, untuk inflasi yang tinggi dapat beradampak pada daya beli masyarakat akan menurun. Kemudian inflasi yang tinggi juga berdampak pada dunia usaha. "Makanya kita mengharapkan inflasi itu kita upayakan untuk dapat rendah ataupun stabil, agar korporasi dapat mengambil keputusan yang lebih dengan kondisi investasi yang lebih baik tergantung daerahnya," katanya.

Selain itu, dalam diskusi ini, Wiwiek mengharapkan adanya solusi menjaga daya saing dalam perencanaan daerah. Menurut Wiwiek hal ini untuk menjada agar investor terus dapat masuk untuk berinvestasi. "Menjaga daya saing suatu perencanaan daerah, ini sangat jelas dimana bila suatu harga tinggi akan sulit investor masuk. Makanya kita harus menjaga ini," katanya.( limber sinaga )

Keterbukaan Informasi

Pemprov dan KI Sumut Komitmen Tingkatkan Keterbukaan Informasi

MEDAN,( kbn lipanri )

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut berkomitmen untuk meningkatkan katerbukaan informasi, baik di lingkungan Pemprov Sumut maupun di tingkat kabupaten/kota.

 FOTO

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut  Sabrina menerima kunjungan Ketua KI Sumut Robinson Simbolon, beserta rombongan di ruang kerja Sekdaprov, lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (17/9).

Hal ini terungkap saat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut  Sabrina menerima Ketua KI Sumut Robinson Simbolon, beserta rombongan di ruang kerja Sekdaprov, lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (17/9).

“Transparansi atau keterbukaan merupakan suatu keharusan di era digital saat ini. Termasuk pemerintah, wajib membuka akses informasi bagi masyarakat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ucap Sabrina.

Sabrina menilai, meningkatnya keterbukaan informasi tentu akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program-program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat juga turut berpartisipasi baik melalui pengawasan atau memberikan rekomendasi. “Sehingga, mereka kan tidak bertanya-tanya itu, apa yang dikerjakan pemerintah sebenarnya,” ujarnya.

Terkait monitoring keterbukaan informasi, Sabrina mengatakan perlu dilakukan tindak lanjut bagi OPD atau kabupaten/kota yang tidak serius mengikuti tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Jika ada kesulitan, akan dibantu dengan program pelatihan maupun sosialisasi.

              

“Selain itu, perihal keterbukaan informasi ini juga, perlu kita lakukan komunikasi dan koordinasi berkala untuk menyamakan persepsi terkait informasi seperti apa yang bisa dipublikasikan atau tidak. Sehingga, tidak ada nanti kebingungan-kebingungan antar OPD yang satu dengan yang lain atau kabupaten/kota,” tegas Sabrina.

Sebelumnya, Ketua KI Sumut Robinson Simbolon menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang telah mengalami peningkatan keterbukaan informasi publik secara signifikan di masing-masing OPD. “OPD di tingkat Pemprov Sumut sudah memperlihatkan peningkatakan implementasi KIP secara signifikan. Dari 41 OPD di jajaran Pemprov, 39 telah menyerahkan kuesioner dan melakukan presentasi. Sedangkan 33 kabupaten/kota, 30 sudah berpartisipasi mengembalikan kuesioner dan presentasi,” jelas Robin, yang hadir bersama Wakil Ketua KI Sumut Eddy Syahputra Sormin, dan Kepala Divisi Kelembagaan KI Sumut Ramdeswati Pohan.

Sepakat dengan Sekdaprov Sumut, Robin berharap upaya peningkatan KIP terus terlaksana. Selain memberi banyak manfaat untuk masyarakat, juga untuk mewujudkan Pemprov Sumut sebagai salah satu pemerintahan yang informatif pada Anugerah KIP 2019.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprov Sumut M Fitriyus,  Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M Ayub, dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Hendra Dermawan.( limber sinaga )

Pameran Buku Big Bad Wolf Medan

Resmikan Pameran Buku Big Bad Wolf Medan,Edy Minta Bisa TerlaksanaDua Kali Dalam Setahun

MEDAN,( lipanri online )

Jutaan buku terhampar di dalam Gedung Andromeda Polonia Lanud Soewondo Medan. Buku kualitas internasional diobral hingga 70 %. Bagi pecinta buku, suasana saat ini ibarat surga. Begitu pula yang dirasakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat berkunjung dan meresmikan Big Bad Wolf (BBW) Medan 2019, Rabu (4/9).

FOTO

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menghadiri dan meresmikan Big Bad Wolf (BBW) di Gedung Andromeda Eks Bandara Polonia Medan 2019, Rabu (4/9/2019). Gubernur sangat senang dan mengapresiasi atas terselenggaranya BBW untuk yang kedua kalinya di Medan, kedepan kegiatan seperti ini bisa dua kali saja dalam setahun pelaksanaannya.

BBW merupakan pameran bazar buku murah terbesar di dunia. Saat ini BBW telah terselenggara diberbagai negera, salah satunya Indonesia. Kota-kota tempat terlaksananya BBW 2019 yakni Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Edy mengaku sangat senang dan mengapresiasi atas terselenggaranya BBW untuk yang kedua kalinya di Medan. "Ini kedua kalinya BBW dilaksanakan di Medan. Kalau bisa dua kali saja dalam setahun, jangan cuma sekali," pintanya, kepada penyelenggara sembari meninjau dan melihat-lihat buku.

Dengan tersedianya buku berkualitas harga terjangkau, Edy yakin minat baca masyarakat juga akan meningkat dengan sendirinya. Jika minat baca telah meningkat, tentunya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sumut juga kian berkualitas. "Kalau kemampuan literasi masyarakat kita baik, peningkatan kualitas hidupnya juga mudah-mudahan pasti lebih baik," katanya.

Khususnya kepada anak muda, Edy ingin BBW ini disosialisasikan secara gencar. Menurutnya, pada dasarnya anak-anak muda Sumut itu sudah miliki talenta-talenta luar biasa. Talenta luar biasa ini tentu akan semakin maksimal jika terus dibarengi dengan asupan pengetahuan dari buku-buku.

"Selamat menikmati bazar buku terbesar yaitu BBW. Manfaatkan kesempatan ini untuk berburu buku-buku berkualitas, khususnya para Ibu, belikan untuk anak-anaknya. Agar kedekatan dengan buku itu sudah biasa dirasakan sejak dini. Semoga cita-cita kita untuk mencerdaskan bangsa terwujud salah satunya melalui BBW ini," tuturnya.

Presiden Direktur PT Jaya Ritel Uli Silalahi yang juga dikenal dengan sebutan Ibu Buku menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur yang telah hadir untuk meresmikan Pembukaan Big Bad Wolf (BBW) Medan 2019.

"Ini kedua kalinya BBW diselenggarakan di Medan, dan dua-duanya dihadiri dan diresnikan oleh Bapak Gubernur. Suatu kehormatan bagi kami, karena ini adalah bentuk dukungan bapak dalam upaya mencerdaskan khalayak luas," ucapnya.

Uli menyampaikan bahwa BBW akan dibuka kepada publik sejak tanggal 6 hingga 16 September. Dibuka 24 jam, pengunjung tidak dikenakan tarif untuk berkunjung. Katanya, tersedia jutaan buku untuk semua kalanganan. Salah satu buku unggulan pada BBW kali ini adalah disebut Buku Ajaib.

"Judulnya yakni Ayo Sholat, tidak ada dipublikasikan di negara manapun, satu-satunya hanya di Indonesia. Beberapa halamannya bisa dibaca dengan menggunakan bantuan telepon genggam. Caranya scan kode bar atau logo yang tertera di buki," jelasnya.

Peresmian BBW ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Edy Rahmayadi. Selanjutnya, memasuki gedung dan meninjau buku. Kehadiran Edy saat meninjau buku menarik perhatian para pengunjung. Banyak di antaranya yang menyapa dan meminta foto bersama. Saat itu, Gubernur juga menerima pujian dari News Director Metro TV Don Bosco Selamun karena Gubernur dianggap miliki perhatian dan dukungan terhadap aktivitas dab program literasi.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Danlanud Soewondo Meka Yudanto serta istri, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Arsyad Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Hanna Lore, Regional Head BCA Medan Enny Kamal.( limber sinaga )