Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Pinjaman Daerah Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan

MEDAN,( lipanri online )

Untuk mempercepat pembangunan daerah, dibutuhkan sumber pembiayaan lain, selain APBD dan APBN, yaitu pinjaman daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) bisa melakukan pinjaman daerah melalui  PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

 FOTO

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Agus Tripriyono, mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara Sosialisasi Alternatif Pembiyaan Daerah, yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut, Senin (26/8), di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan

Hal itu terungkap dalam acara Sosialisasi Alternatif Pembiyaan Daerah, yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut, Senin (26/8), di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan.

Hadir sebagai nara sumber Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemenkeu RI Iwan Richard Butar Butar, Kepala Sub Bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia Kemenko Bidang Perekonomian RI Dara Ayu Prastiwi, Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemenagri RI Drs Rooy John Erasmus Salamony dan Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Erdian Dharmaputra.

Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Drs Rooy John Erasmus Salamony menyampaikan, untuk mendapatkan pinjaman daerah, Pemda harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat.

"Selain itu, pinjaman daerah juga harus memenuhi persyaratan, yaitu kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai Dokumen Perencanaan Daerah. Dan persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Rooy.

Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba yang menjadi moderator dalam acara sosialisasi tersebut menyampaikan, tujuan diadakan kegiatan ini untuk memberikan informasi agar masing-masing Pemda tidak keliru terkait pinjaman daerah yang dapat menunjang APBD. " Pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengakselarasi pembangunan infrastruktur daerah," katanya.

Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Agus Tripriyono, yang mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan, saat Pemprov Sumut membutuhkan sumber pembiayaan untuk mempercepat pembangunan di Sumut. “Sesuai dengan arahan Presiden dan dalam rangka pencapaian terget RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023,” ujar Gubernur.

Hal itu, katanya, didorong berbagai permasalahan utama dalam pembangunan, salah satunya pada bidang kesehatan yaitu masih tinggi angka kematian bayi, ibu, revalansi bayi kurang gizi dan lain sebagainya. Karena belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan, khususnya rumah sakit yang dimiliki provinsi Sumatera Utara.  “Rumah sakit Haji yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara masih tipe B, oleh karenanya perlu ditingkatkan agar berstandar internasional,” sebutnya.

Di bidang lain yakni kondisi jalan di Sumatera Utara yang kondisinya masih kurang baik.  Begitu juga dengan irigasi yang merupakan salah satu sarana untuk mendukung ketahanan pangan di Sumatera Utara kondisi irigasi masih belum optimal. “Sebagian megalami rusak berat sehingga perlu dilakukan rehabilitasi dan pembangunan bendungan baru,” kata Agus.

Di sisi lain Provinsi Sumut juga harus mendukung kebijakan strategis nasional berupa pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Pantai Timur yang disebut dengan Medan, Binjai, Deliserdang, Karo (Mebidangro). Pengembangan KSN Danau Toba dan sekitarnya di dataran tinggi dan peningkatan produksi padi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam rangka pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat. “Oleh karenanya kegiatan ini diharapkan merupakan salah satu solusi untuk pencapaian target tersebut dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut para bupati/walikota dan Ketua DPRD se-Provinsi Sumatera Utara.( limber sinaga )

Pembangunan Jalan Tol

Prakarsai Pembangunan Jalan Tol Kota Medan, Gubernur: Jika Tidak Sekarang Jalanan Medan Stagnan

MEDAN,( lipanri online )

Rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Medan (Medan Intra Urban Toll Road – MIUTR) yang merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru. Kamis (14/8), dilakukan Pencanangan Pelaksanaan Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol Dalam Kota Medan, di Halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut, Jalan AH Nasution Nomor 6, Gedung Johor Medan.

 FOTO

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Dirjen Pembinaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripurwanto dan Dirjen Bina Marga Sugi Yartanto pada acara Pencanangan Pelaksanaan Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol Dalam Kota Medan di Halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara Jalan A.H Nasution Medan, Kamis (15/8/2019

Pencanangan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kerja Sama pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Medan oleh Pemprov Sumut bersama, Pemko Medan, Pemkab Deliserdang, dan PT Citra Marda Nusaapala, serta PT Adhi Karya pada tanggal 1 Maret 2019 lalu.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi merasa senang karena apa yang diprakarsainya tersebut bisa terealisasikan hari ini, Kamis (15/8). "Hari ini hati saya berbunga-bunga, karena belum sampai setahun, apa yang saya mimpikan dan rakyat Sumut inginkan bisa terealisasi walau masih dalam tahap pencanangan, tapi bila tidak kita bangun sekarang tiga tahun mendatang jalan di Kota Medan akan stagnan," ucap Gubernur.

Gubernur pun berharap pembangunan fisik jalan tol sepanjang 30,97 kilometer itu dapat dilakukan sesegera mungkin. Sehingga dapat segera rampung pembangunannya dan dinikmati masyarakat, serta mengurangi kepadatan arus lalulintas di Kota Medan dan sekitarnya.

Karena itu, kepada investor yang akan melakukan studi kelayakan, Edy Rahmayadi berharap, studi dapat segera diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. "Ini adalah kebutuhan kongkret rakyat Sumut khususnya Kota Medan, setelah ini mari kita serahkan kepada ahlinya untuk melakukan studi kelayakan terhadap pembangunan Tol Dalam Kota ini, Kementerian PUPR tadi bilang standard waktu yang dibutuhkan adalah 10 bulan, tapi saya dorong agar enam bulan selesai, yang penting harus sama-sama kita bantu," ucap Edy.

Edy Rahmayadi menargetkan agar pembangunan tol dalam kota ini bisa selesai tahun 2023. "Setelah selesai dilakukan studi kelayakan dokumen, 2021 sudah bisa dimulai untuk tahap pembangunan fisik, itu nanti akan memakan waktu paling lama dua tahun, maka 2023 Tol Dalam Kota Medan sudah selesai," tambahnya.

Jalan Tol Dalam Kota Medan akan dibangun dalam tiga seksi. Seksi I Helvetia – Titikuning sepanjang 14,28 km. Kemudian seksi II Titikuning – Pulo Brayan sepanjang 12,44 km dan seksi III Titikuning – Amplas sepanjang 4,25 km, dengan total panjang keseluruhan mencapai 30,97 km.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto mengapresiasi langkah cepat Gubernur Edy Rahmayadi. "Kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Studi Kelayakan Pembukaan Jalan Tol Dalam Kota ini bisa terealisasi berkat dukungan dan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengusahakan jalan tol dalam kota, lima tahun mendatang setelah wujud fisiknya nampak. Jika melihat pemaparan tentang pembangunan di Sumatera Utara, maka provinsi ini menjadi provinsi dengan rating tertinggi (dalam pembangunan) di Indonesia,” puji Eko.

Eko juga menceritakan, bahwa tol dalam kota yang dibiayai oleh pihak swasta, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sumut. "Jika selama ini masyarakat kebanyakan mengeluh karena keadaan jalan Kota Medan yang selalu macat, sekarang sudah bisa membayangkan jarak dari satu titik ke titik lainnya akan semakin dekat," ujarnya.

Setelah pencanangan ini, menurut Eko, masih akan ada 10 tahap lagi untuk menuju financial close, misalnya pengguna jalannya bagaimana, investasinya akan balik berapa, konsesinya berapa tahun, kontraknya berapa tahun dan penetapan tarifnya nanti berapa. "Kalau itu sudah selesai baru kita bisa melakukan pembangunan konstruksi, idealnya 1 tahun 8 bulan untuk menuju tahap konstruksi," terang Eko.

Selain itu, Eko juga mengapresiasi rencana pengolahan sampah yang juga sudah dilakukan kerja sama dengan beberapa pihak, kebetulan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur ini termasuk penanganan sampah. "Ya kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kami bantu, akan kami bantu," tambahnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Kepala Staf Kodam I/BB (Kasdam) Brigjen TNI Untung Budiharto, Wakil Kepala Kejaksanaan Tinggi Sumut Sumardi, Sekda Kota Medan Wirya Al Rahman, Dirjen Bina Marga dan Kepala BPJT Kementerian PUPR.( limber sinaga )

Belajar Penyandang Disabilitas

Saksikan My Dream, Edy Rahmayadi Ajak Masyarakat Tiru Semangat Belajar Penyandang Disabilitas

MEDAN,( kbn online )

Penampilan China Disabled People’s Art Troupe (CDPPAT) atau My Dream berhasil memukau para penonon di Selecta Royal Ballroom, Jalan Listrik No 2 Medan, Sabtu (3/8) malam, salah satunya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi.

 FOTO

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mencium kening salah satu anak penyandang disabilitas pada acara konser amal China Disabled People’s Art Troupe (CDPPAT) atau My Dream di Selecta Royal Ballroom, Jalan Listrik No 2 Medan, Sabtu (3/8) malam

Tarian Bodhisattva adalah salah satu yang ditampilkan. Para penari dengan gemulai mengikuti musik dan ritme, yang terbilang sangat rapat dan cepat, dengan sangat sempurna. Begitu juga para penyanyi dan pemain musik tunanetra yang membawakan lagu-lagu indah dengan suara yang merdu. Tidak ada sedikitpun kesan, bahwa mereka adalah penyandang disabilitas.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang hadir bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Edy Rahmayadi mengaku sangat terharu sekaligus kagum dengan semangat para penyandang disabilitas.

“Luar biasa, kita yang lahir dan dianugerahi dengan indera ini harusnya malu sama semangat belajar dan semangat hidup mereka. Dengan keterbatasan, mereka tetap mampu berkarya. Ini semangat yang harus kita tiru dari saudara-saudara kita ini,” ujarnya usai menyaksikan pertunjukan My Dream.

Kepada para penyandang disabilitas di Sumut khususnya anak-anak difabel yang datang menyaksikan, Edy berpesan agar tidak pernah ragu untuk memiliki mimpi yang tinggi. Katanya, tidak ada yang tidak mungkin selama mau berusaha dan berdoa.

“Tuhan itu Maha Adil, jika kalian diberi keterbatasan pasti kalian juga diberi kemampuan luar biasa, yang perlu kalian lakukan adalah jangan pernah merasa minder dan terus berusaha. Saya kagum dengan kalian, kekuatan hati dan semangat kalian lebih besar dari pada saya, kalian tanamkan itu kalian hebat,” tutunya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumut Nurlela juga hadir. Dirinya menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Gubernur Edy Rahmayadi usaha-usaha perlindungan dan pendampingan terhadap anak-anak penyandang disabilitas di Sumut harus senantiasa ditingkatkan.

“Alhamdulillah, anak-anak kita penyandang disabilitas di Sumut juga hebat-hebat dan banyak yang berprestasi. Baru-baru ini, Dinas PPPA baru mendampingi seorang siswi penyandang tuna netra bernama Putri Tersia Giawa memperoleh piala dari Menteri PPPA karena prestasinya sebagai penyaji karya tulis terbaik se Indonesia,” tutur Nurlela.

Selain itu, kata Lela, upaya-upaya untuk menjadikan Provinsi Sumut sebagai daerah yang ramah anak juga senantiasa dilakukan. Hasilnya, Provinsi Sumut berhasil memperoleh penghargaan dari Menteri PPPA RI Yohana Yembise sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak. Penghargaan diserahkan di Makassar pada Acara Perayaan Hari Anak Nasional bulan Juli lalu.

“Sedangkan Kabupaten/Kota kita juga ada 14 yang menerima penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak. Yaitu Deli Serdang, Sergei, Tebingtinggi, Tanjungbalai, Labura, Labuhanbatu, Sibolga, Padangsidimpuan, Tapsel, Madina, Medan, Langkat, Karo, dan Dairi,” ujarnya.

Liu Yidan, salah satu performer menyampaikan dalam video testimoni bahwa lahir sebagi tuna rungu sejak lahir membuatnya merasa minder. Tetapi sejak bergabung dengan China Disabled People’s Performing Art Troupe dan dipercaya sebagai pemimpin tari seribu tangan, dirinya merasakan semangat yang luar biasa. Apalagi ketika selesai tampil dan memperoleh standing applause dari para penonton, percaya dirinya meningkat.

Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Medan yang juga Direktur DAAI TV Medan Mujianto mengatakan, ini adalah kali kedua Tzu Chi dan DAAI TV mengundang My Dream ke Medan. My Dream adalah seniman difabel kelas dunia yang berasal dari Tiongkok dan merupakan duta perdamaian UNESCO yang telah tampil di lebih dari 100 negara.

“Kami ingin memberikan hiburan yang menginspirasi bagi warga Sumatera Utara. Kami ingin menunjukkan bahwa keterbatasan bukan jadi penghalang untuk bisa berkarya,” kata Mujianto.

Turut hadir Pangdam I/BB MS Fadhillah, Konjen China Qui Wei Wei, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina dan sejumlah pemuka agama di Kota Medan. Lebih kurang 1.200 undangan, termasuk murid-murid difabel dari Kota Medan juga turut hadir menonton pertunjukan yang menginspirasi ini.

My Dream membawakan 14 penampilan, mulai dari tari, lagu dan puisi seperti tarian I want to fly, Never Stop Dancing, tarian burung merak, tarian latin dan ditutup dengan tarian Bodhisattva Berlengan Seribu.

( limber sinaga )