Sport Centre Sumut Didesain

Sport Centre Sumut Didesain Menyerupai Pohon Kelapa Sawit

MEDAN,( kbn lipanri )

Sport Centre Sumatera Utara (Sumut) yang akan dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Batangkuis, Deliserdang, akan mengadopsi bentuk pohon kelapa sawit. Desain ini dipilih karena kelapa sawit memiliki karakter yang natural dan pola khas, cocok diterapkan di kawasan Sport Centre Sumut.

FOTO

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur  Musa Rajekshah dan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan mendengarkan paparan master plan Sport Centre Sumut dari arsitek PT Penta Rekayasa Priastini Amrita, di  Ruang Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (3/12/2019).

Hal ini diungkapkan arsitek PT Penta Rekayasa Priastini Amrita saat memaparkan master plan Sport Centre Sumut, di depan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah dan Bupati Serdangbedagai Soekirman, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Kadispora Sumut Baharuddin Siagian, Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis, OPD Pemprov Sumut, dan Camat Batangkuis Marzuki, Selasa (3/12), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Priastini Amrita yang datang bersama timnya termasuk teamleader Tuti Zardania mengatakan desain pohon kelapa sawit diterapkan pada kawasan Sport Centre Sumut dengan pertimbangan pembagian blok ruang. “Ini menjadi pertimbangan untuk pembagian blok ruang berdasarkan konsep fungsi, jalur sirkulasi dan capaian menunju bangunan di sana. Bentuk ini juga akan menjadi ciri khas yang unik dan ikonik,” kata Amrita.

 

Desain besar ini sudah mendapat persetujuan dari Pemprov Sumut, namun dengan beberapa masukan dari berbagai pihak termasuk Wagub Musa Rajekshah, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Kadispora Sumut Baharuddin Siagian dan OPD lainnya. Menurut Gubernur Edy Rahmayadi desain tersebut sudah diperhitungkan matang-matang dan cocok di terapkan di Sport Centre Sumut.

“Kita sudah bahas itu secara detail dan sudah disetujui (desain mengadopsi kelapa sawit). Bukan hanya karena kita terkenal dengan kelapa sawitnya, tetapi juga karena pola pembagian zona akan lebih jelas, dinamis dan tepat. Hanya saja masih ada beberapa hal lagi yang perlu kita pertimbangkan seperti aksebilitas, air, dan sarana penunjang lainnya,” terang Edy Rahmayadi.

Bukan hanya mengadopsi kelapa sawit, desain Sport Centre Sumut juga akan menerapkan unsur-unsur budaya di Sumut pada venue-venue olahraga. Bangunan-bangunan yang ada di Sport Centre ini nantinya memiliki ornamen-ornamen kedaerahan yang ada di Sumut, seperti dari Suku Melayu ada Pucuk Rebung, suku Karo - Pengretret, Simalungn - Gorga dan suku lainnya.

Tujuannya, kata Edy, agar menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki dari masyarakat Sumut. “Ada ornamen-ornamen kedaerahan di sana, itu akan menjadi kebanggaan masyarakat Sumut dan juga menumbuhkan rasa memiliki,” tambahnya.

Hal yang tidak kalah pentingnya dari bangunan fisik Sport Centre yang akan dibangun di sekitaran Desa Sena, Batangkuis dengan luas lahan 300 hektare ini adalah membuat daerah ini hidup, tidak bergantung hanya pada event saja, serta mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Deliserdang.

Wagub Musa Rajekshah mengatakan selain sisi ekonomi yang ditawarkan PT Penta Rekayasa sebagai konsultan seperti pembangunan Water Park, hotel dan wisma, dibutuhkan sarana lain yang benar-benar bisa digunakan masyarakat umum.

“Ini mega proyek dan akan menjadi ikon Sumut, lahannya luas, sayang kalau kita hanya membangun Sport Centre dan pemanfaatannya hanya tergantung pada event-event. Memang kita membangunnya dalam rangka PON 2024, tetapi tentu harus bisa kita manfaatkan seterusnya. Kita perlu membuat kawasan ini terus hidup dan berguna besar untuk masyarakat Deliserdang khususnya dan Sumut pada umumnya,” kata Wagub.

Pertemuan ini merupakan ekspo Sport Centre Sumut pertama, akan ada dua ekspo lagi sebelum desain ini benar-benar di setujui dan mulai ke tahap pengerjaan. “Ini masih ekspo pertama walau kami memang sudah bertemu beberapa kali dengan PT Penta Rekayasa. Jadi masih banyak masukan, masih ada dua pertemuan lagi sebelum ini disetujui secara keseluruhan. Insya Allah awal tahun depan kita sudah mulai mengerjakannya karena targetnya 2023 harus sudah selesai,” ujar Musa Rajekshah.( limber sinaga )

Birokrasi Harus Diubah

Peringatan HUT ke-48 Korpri, Sabrina Sebut Cara Kerja Birokrasi Harus Diubah

MEDAN,( kbn lipanri )

Teknologi terus berubah dan berkembang sesuai masanya. Revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi segala lini kehidupan. Sementara itu, persaingan antar negara juga semakin sengit berebut teknologi dan pasar demi kamajuan negaranya masing-masing.

FOTO

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara R Sabrina menghadiri sekaligus menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (29/11/2019).

Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina menegaskan, cara kerja birokrasi harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikannya usai menjadi Inspektur Upacara HUT ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Lapangan Merdeka, Jalan Pulau Pinang, Medan, Jumat (29/11).

Selain itu pelayanan kepada masyarakat harus dipersingkat sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan bagi masyarakat.

"Pastikan seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik dan merata sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kita semua harus berubah, harus berbenah agar kita mampu menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Selamat HUT Korpri, teruslah memberikan yang terbaik bagi negeri," ujar Sabrina.

Dalam momentum HUT Korpri 2019, Sabrina juga mengharapkan ASN Pemprov Sumut terus berinovasi, guna mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat. Kreativitas dan inovasi adalah kunci dan modal untuk menghadapai tantangan pekerjaan guna menjadikan dan menyongsong Indonesia maju di masa mendatang.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam amanatnya yang dibacakan Sekdaprov Sumut Sabrina, mengajak anggota Korpri melakukan reformasi secara berkelanjutan. Tidak ada lagi pola pikir lama dan tidak ada lagi kerja linear, juga tidak ada lagi kerja rutinitas. “Birokrasi harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan,” ujarnya.

Presiden mengharapkan, jangan takut dengan perubahan dan persaingan. Persaingan harus dihadapi dengan cara dan terobosan yang baru. Salah satunya dengan kreativitas dan inovasi. “Cara-cara lama yang monoton, yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara lain,” sebutnya.

Selain itu, kegiatan seremonial yang sifatnya rutinitas juga harus dikurangi. Serta lebih meningkatkan produktivitas dan berorientasi pada hasil. Tugas birokrasi adalah memastikan rakyat terlayani dengan baik serta program-program pembangunan yang benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan Akhyar Nasution berharap seluruh ASN mampu meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Sebab, hal ini selaras dengan fokus pemerintah untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata.

Ahyar juga mengajak jajaran Pemerintah Kota Medan untuk menjadikan momentum peringatan HUT Korpri sebagai energi baik. Terutama mewujudkan visi misi Kota Medan. “Dengan demikian dapat terwujud visi misi Kota Medan menjadi kota multikultural yang humanis, berdaya saing, sejahtera dan religius sehingga dapat bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata," kata Ahyar.

Usai upacara, Sekdaprov Sabrina yang didampingi Plt Walikota Akhyar Nasution menyerahkan tabungan dan asuransi pensiun (TASPEN) kepada ASN Pemprov Sumut dan Pemko Medan yang memasuki purna bakti. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, dan unsur Forkopimda. ( limber sinaga )

Satgas PPA

Sabrina: Satgas PPA Harus Dampingi Korban Hingga Membaur di Masyarakat

MEDAN,( kbn lipanri )

Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diharapkan tidak hanya menangani masalah korban tindak kekerasan saja, namun harus mampu mendampingi korban secara psikis hingga bisa membaur kembali dengan keluarganya dan masyarakat.

FOTO

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sabrina menghadiri sekaligus membuka acara bimbingan teknis Penguatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Provinsi Sumut Tahun 2019 di Ruang Amarillys, Lantai 2, Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Rabu (20/11/2019) malam.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sabrina saat membuka kegiatan Penguatan Satgas PPA di Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Rabu (20/11) malam. “Banyak korban yang terpukul atau down, dan ini membutuhkan pendampingan hukum hingga psikis, sehingga sekitarnya masyarakat atau keluarga bisa kembali menerima korban,” ujar Sabrina.

Satgas PPA juga harus menimbulkan kesadaran publik, bahwa tindak kekerasan kepada perempuan dan anak itu bermacam-macam. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, humans trafficking, hingga penelantaran. Apalagi saat ini perkembangan media digital yang membuat modus kekerasan lebih beragam.

Dengan adanya kesadaran publik, menurut Sabrina, seluruh masyarakat, mulai dari keluarga hingga aparat hukum, bisa lebih berperan dalam pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Berperan secara perorangan maupun kelembagaan.

Untuk itu, perlu dilakukan sinergi antar lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi kegamaan, organisasi perempuan hingga media. Semuanya turut bersama-sama terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kalau masyarakatnya sadar, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dihindari, beda kalau masyarakatnya cuek-cuek aja, masalah masalah kekerasan kepada perempuan dan anak akan berulang kembali,” ujar Sabrina.

Satgas PPA dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena banyaknya permasalahan perempuan dan anak di Indonesia. Satgas PPA di pusat dan daerah bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan.

“Untuk itu, Satgas mempunyai fungsi penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan,” kata Sabrina.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Nurlela, kegiatan Penguatan Satgas PPA yang digelar 20 - 22 November tersebut diikuti Satgas PPA dari 28 kabupaten/kota. Tujuannya sebagai refleksi praktik PPA di kabupaten/kota se-Sumut.

Selain itu, juga sebagai peninjauan kembali pemahaman dan kemampuan Satgas PPA dalam pencegahan dan penanganan masalah anak. “Juga untuk memperkuat peran Satgas kabupaten/kota,” pungkas Nurlela.( limber sinaga )

Tanggulangi TB di Sumut

Nawal Ajak Semua Pihak Bersama-sama Tanggulangi TB di Sumut

MEDAN,( kbn lipanri )

Perkembangan Tuberkulosis (TB) masih mengkhawatirkan. TB menjadi penyebab kematian nomor 9 di dunia, setelah HIV/AIDS. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan beban TB tertinggi ke tiga di dunia.

 

FOTO

Duta Tuberkulosis (TB) Sumatera Utara Nawal Edy Rahmayadi yang juga Ketua TP PKK Provinsi Sumut menghadiri sekaligus membuka kegiatan pertemuan monitoring dan evaluasi program tuberkolusis Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Kartini Lantai 2 Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman Medan, Selasa

Karena itu, Duta TB Sumatera Utara (Sumut) Nawal Edy Rahmayadi mengingatkan semua pihak untuk sama-sama merencanakan dan mengkondisikan kebijakan penanggulangan TB di setiap kabupaten/kota. Sehingga program penanggulangan TB di Sumut terlaksana sesuai standar dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan terkait, demi menjawab permasalahan di setiap daerah.

"Saya tidak menyangka bahwa TB itu masih ada, saya pikir sudah tidak ada penyakit itu. Kaget saya mendengarnya tapi itulah yang kita hadapi," ucap Nawal Edy Rahmayadi saat memberikan arahan pada acara monitoring dan evaluasi program TB Provinsi Sumut, di Le Polonia Hotel, Jenderal Sudirman, Medan,  Selasa (19/11).

Nawal mengatakan saat ini di Provinsi Sumut telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC yang telah diluncurkan oleh Gubernur Sumut, serta telah diterbitkan instruksi Gubernur terkait percepatan penanggulangan TBC di kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan Eliminasi TB tahun 2030.

"Saya berharap RAD dan instruksi Gubernur menjadi pedoman dan dasar pembentukan RAD di daerah, di provinsi sudah banyak yang telah dilakukan antara lain pembentukan Tim Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TB, Tim Publik Pivate Mix (PPM) TB,” kata Nawal dihadapan para peserta dari kabupaten/kota se-Sumut.

Khusus untuk Kabupaten Karo, Asahan, Batubara, Mandailing Natal, dan Kota Padang Sidempuan, Nawal meminta, agar segera melanjutkan pembentukan RAD. Sedangkan daerah kabupaten/kota lainnya, agar segera melakukan pendekatan dan berkordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk Bappeda untuk mendapat dukungan pembentukan RAD di daerah masing masing.

Untuk strategi atau pendekatan Nawal berpesan pada seluruh Puskesmas melakukan investigasi, kontak/pemeriksaan, kontak TBC dengan mengunjungi rumah pasien dan mengunjungi 4 rumah sekitarnya dengan minimal 20 kontak langsung melakukan skrining gejala dan faktor risiko TBC.

Selain itu, Nawal juga menyampaikan, masih rendahnya jumlah kunjungan terduga TB di puskesmas dan rumah sakit disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang gejala awal dan penyakit TB, serta belum optimalnya promosi penanggulangan penyakit TB.

"Untuk itu keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan TB di Provinsi Sumut, serta pihak kabupaten/kota khususnya yang memiliki potensi kearifan lokal, sangat diharapkan untuk tersusunnya rencana spesifik daerah melalui Rencana Aksi Daerah,” harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit dalam laporannya menyampaikan, secara global telah disusun program MTB Strategi yang bertujuan mengakhiri epidemi TB global. Secara nasional,  Pemerintah berkomitmen untuk mengeliminasi TBC menuju Indonesia bebas TBC pada 2030.

"Dalam rencana strategi nasional 2016-2020 terdapat 6 strategi untuk mencapai tujuan itu, yakni penguatan kepemimpinan TB di kabupaten/kota, peningkatan layanan akses TB, pengendalian faktor risiko, peningkatan kemitraan forum komunikasi TB, peningkatan kemandirian masyarakat terhadap TB dan penguatan manajemen program melalui penguatan sistem penguatan," katanya.

Pada kesempatan itu, Nawal Edy Rahmayadi juga memberikan plakat penghargaan kepada 4 kabupaten/kota terbaik dalam penanggulangan TB, yakni indikator terbaik TB Kota Sibolga, pencapaian kinerja terbaik TB Pematangsiantar, inovasi dan promosi program TB Kota Tebingtinggi, dan Piloting Pelaporan SITB secara online Kabupaten Deliserdang. ( limber sinaga )

Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja,OPD dan Bupati/Walikota Diminta Perhatikan SAKIP/LAKIP

MEDAN,( kbn lipanri )

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Penyusunan SAKIP yang nantinya berwujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan dievaluasi dan dinilai, menentukan memuaskan atau tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah.

FOTO

Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina bersama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi KEMENPAN RB Kamaruddin, Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis, Kepala Inspektorat Sumut Lasro Marbun, dan Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov 

Sumut A Yazid Matondang, pada pembukaan acara Pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sumatera Utara, di Ballroom Hotel Polonia, Selasa (5/11)

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sabrina saat membuka acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019, di Le Polonia Hotel & Convention No 14 Medan, Selasa (5/11) malam.

Hadir tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kamaruddin, Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis, Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumut A Yazid Matondang, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut. Juga ada perwakilan 10 kabupaten/kota yang telah ditetapkan untuk dievaluasi tahun 2019 yakni Medan, Tebingtinggi, Humbang Hasundutan, Gunungsitoli, Samosir, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Serdangbedagai, dan Tapanuli Utara.

Saat membuka acara tersebut, Sabrina meminta komitmen dari seluruh OPD dan kepala daerah kabupaten/kota agar benar-benar serius dalam mengerjakan dan menyusun dokumen SAKIP/LAKIP serta dokumen perjanjian kinerja. “Bagus pun kalian menurut kalian kerja di lapangan, tetapi kalau tidak kalian catat dalam LAKIP dengan serius, apa yang mau dinilai. Siapa yang tahu apa yang kalian perbuat,” katanya.

Untuk itu, Sabrina meminta agar hal ini menjadi perhatian dan fokus OPD dan kabupaten/kota, sehingga predikat yang diperoleh dalam akuntabilitas kinerja tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Sabrina juga mengingatkan untuk mengurangi ego antar instansi, mengingat tidak ada instansi yang benar-benar bisa mewujudkan tujuan sendiri-sendiri, tetap harus kolaborasi dan sinergi satu sama lain.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kamaruddin membenarkan pernyataan Sabrina perihal komitmen. Menurutnya, penyusunan LAKIP membutuhkan niat dan komitmen, serta kesadaran untuk mendorong dan mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

“Kriteria yang kita nilai itu termasuk melihat bahwa apakah yang dikerjakan atau program yang disusun dan dibuat itu benar-benar bermanfaat, kemudian bagaimana rencana-rencana yang disusun keterkaitannya dengan RPJMD, diterjemahkan ke dalam program, kemudian penggunaan anggaran, dan penguasaan terhadap rencana dan program tersebut,” ungkapnya.

Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sumut Lasro Marbun selaku ketua panitia daerah dan tim SAKIP Sumut daerah menyebut bahwa acara yang diselenggarakan hingga tanggal 7 November 2019 ini, bertujuan agar seluruh OPD Provinsi Sumut dan kabupaten/kota se-Sumut mengetahui serta siap secara optimal dalam memasuki evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi tahun 2019.

“Kemudian, mendorong pelaksanaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi melalui penilaian kinerja dan saran perbaikan,” ucapnya.( limber sinaga )

MUI Sumut Terbaik

MUI Sumut Terbaik Seluruh Indonesia,Gubernur Sebut MUI adalah Payung Umat

MEDAN,( kbn lipanri )

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara (Sumut) dinobatkan sebagai MUI terbaik di seluruh Indonesia. Kabar baik tersebut diinformasikan oleh Ketua Bidang Hukum MUI Pusat Drs H Basri Barmanra saat mewakili Ketua MUI Pusat pada acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV MUI Sumut 2019, di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan, Selasa (22/10).

FOTO

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV MUI Sumut 2019, di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan, Selasa (22/10). Gubernur berharap MUI senantiasa menjadi payung umat yang mampu melindungi dari berbagai persoalan

Rakerda dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Hadir di antaranya, Ketua Bidang Dakwah MUI Pusat HM Adnan Harahap, Ketua MUI Sumut H Abdullah Syah, Rektor UIN SU Saidun Rahman, Ketua dan anggota MUI se-Sumut, OPD Pemprov Sumut dan unsur Forkopimda Sumut.

Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat untuk pencapaian dan pelaksanaan Rakerda. Berharap agar MUI senantiasa menjadi payung umat yang mampu melindungi dari berbagai persoalan.

"MUI itu tidak hanya berbicara dan terbatas pada soal keagamaan, lebih luas dari itu, juga persoalan ketuhanan, persoalan kemanusiaan, persoalan bangsa. Eksistensi MUI berbanding lurus dengan kemajuan dan kondisi Republik ini," harapnya.

Edy Rahmayadi mengaku selalu menyempatkan hadir di setiap acara MUI dan mendatangi ulama. Sebagai umara (pemimpin), kata Edy, sudah menjadi kewajiban baginya untuk meminta petunjuk dan bimbingan dari para ulama. Tanpa ilmu dan peringatan ulama, umat bisa tersesat dalam menjalani kehidupan dunia yang bersifat sementara ini.

Edy berharap Rakerda akan berjalan dengan lancar dan sukses. "Saya tunggu hasil Rakerda ini, semoga melahirkan program dan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat Sumut secara keseluruhan," katanya.

Usai dibuka secara resmi, kemudian dilakukan penyerahan cendera mata oleh MUI Pusat kepada Gubernur Edy Rahamyadi. Dilanjutkan dengan foto bersama dan jamuan makan malam di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Hukum MUI Pusat H Basri Barmanra menjelaskan, bahwa penobatan Sumut dengan MUI terbaik merupakan hasil dari Rakernas MUI yang terkahir. Melalui laporan penelitian terhadap monitoring dan evaluasi seluruh MUI di Indonesia, MUI Sumut memperlihatkan memiliki kualitas yang baik dari berbagai aspek yang telah ditentukan.

"Salah satu yang menonjol adalah MUI Sumut mampu menampilkan MUI sebagai pelindung umat. Dan hubungan yang baik dengan umara, buktinya Bapak Gubernur selalu hadir setiap kali ada acara MUI," jelasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Sumut H Abdullah Syah menyebut bahwa tema yang diangkat pada Rakerda Sumut adalah ‘Meneguhkan Islam Wasathiyah Mewujudkan Sumut yang Maju dan Bermartabat’. Dimana rangkaian acara selain Rakerda adalah silaturahmi MUI Regional se-Sumatera dan dialog membahas wisata halal oleh MUI Provinsi Aceh, Bali, NTB, Jakarta, dan Lampung. Serta wisata halal di level internasional yang menghadirkan narasumber dari Malaysia.( limber sinaga )

Sarjana Yang Bisa Mengubah Sumut

Hadiri Wisuda ke-54 ITM,Gubernur: Jadilah Sarjana YangBisa Mengubah Sumut

MEDAN,( kbn lipanri )

Menjadi sarjana berarti melangkah maju ke sebuah fase dimana seseorang terjun ke dalam masyarakat, setelah menuntut ilmu di perguruan tinggi. Karena itu, sarjana diharapkan mampu berbuat bagi masyarakat dan kemajuan Sumatera Utara (Sumut) ke depan.

 FOTO

Gubernur Sumatera Utara  Edy Rahmayadi menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Institut Tekhnik Medan (ITM) periode 54 tahun 2019 di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sabtu (19/10/2019).

“Sarjana haruslah berbuat sesuatu, terutama bagi kemajuan Sumatera Utara. Untuk apa jadi sarjana, kalau tidak ada yang bisa anda buat untuk masyarakat Sumatera Utara,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara Wisuda ke-54 Institut Teknologi Medan (ITM) di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sabtu (19/10).

Gubernur mengatakan, membangun Sumut bisa dilakukan dengan inovasi dan mengembangkan kreativitas. Kemampuan mahasiswa teknik harus dimanfaatkan untuk membangun Sumut. Apalagi, beberapa waktu ke depan, Sumut memiliki banyak rencana pembangunan.

Untuk itu, katanya, para sarjana haruslah berkontribusi dalam pembangunan tersebut. Serta  merancang sendiri pembangunan yang dibutuhkan. “Saya tahu sarjana-sarjana ini pintar-pintar, apalagi kuliahnya di jurusan teknik, pasti bisa merancang (pembangunan) ini semua,” kata Edy Rahmayadi yang didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut Hasmirizal Lubis.

 

Selain itu, kata Edy, membangun watak pribadi juga harus dilakukan anak-anak Sumut, khususnya para sarjana. Terutama tentang moral dan kejujuran. Seperti Negara Jepang dan Finlandia yang maju karena tertanam sikap kejujuran dalam kehidupan masyarakatnya.

“Mulailah langkah pertama dengan kejujuran, ayolah kita jujur sehingga berkurang penjara di kita setiap hari 1 penjara, seperti di Finlandia,” pesan Gubernur.

Rektor ITM Medan Mahrizal Masri menyebutkan ada 530 mahasiswa dari berbagai fakultas yang mengikuti Wisuda ke-54 ini. Kepada para wisudawan rektor mengingatkan, bahwa persaingan hidup ke depan semakin ketat dan kompetitif. Untuk itu para wisudawan diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap, agar dapat bersaing pada kompetisi di luar.

Mahrizal juga memaparkan, selama ini ITM telah menorehkan beberapa prestasi. Salah satunya, mobil listrik buatan mahasiswa ITM berkompetisi di sirkuit Sepang Malaysia dalam ajang kompetisi mobil hemat energi tingkat Asia 2019. Serta berhasil finish para peringkat ke-2.

Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Cemerlang mengatakan Sumut tidak bisa dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri. Harus ada dukungan dari segenap elemen masyarakat, termasuk para mahasiswa yang telah lulus menjadi sarjana.

Selain itu, Cemerlang juga berpesan kepada para wisudawan, wisuda bukanlah tujuan akhir. Tapi proses atau perjalanan hidup seseorang. “Acara wisuda bukan tujuan akhir, ini adalah bagian dari perjalanan kalian untuk selanjutnya kerkiprah di masyarakat,” katanya.

Sementara itu diketahui, bahwa 530 mahasiswa yang mengikuti Wisuda ke-54 ini berasal dari 3 fakultas yaitu Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan (FTSP), Fakultas Teknologi Industri (FTI), dan Fakultas Teknologi Mineral (FTM). Serta 10 program studi (Prodi), yaitu Teknik Mesin 85, Teknik elektro 72, Teknik Industri 35, Teknik Kimia 58, Teknik Informatika 54, Teknik sipil 78, Teknik Arsitektur 21, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 35, Teknik Pertambangan 73, dan Teknik Geologi 19.( limber sinaga )

FOTO

Gubernur Sumatera Utara  Edy Rahmayadi menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Institut Tekhnik Medan (ITM) periode 54 tahun 2019 di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sabtu (19/10/2019).

Silaturahmi Milad ke-53 KAHMI

Malam Silaturahmi Milad ke-53 KAHMI,Edy Rahmayadi: Dari Dahulu HMI Jadi Garda Terdepan

MEDAN,( kbn lipanri )

Malam Silaturahmi Milad ke-53 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) yang digelar di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam, Medan, Minggu (13/10) malam, menjadi momen untuk mengingat bahwa organisasi ini adalah garda terdepan mengawal bangsa.

FOTO

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menghadiri Malam Silaturahmi Milad Ke-53 KAHMI,  di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam, Nomor12 Medan, Minggu (13/10) malam.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dalam pidato sambutannya di acara tersebut. Menurutnya, sejarah perjuangan bangsa ini, tidak terlepas dari peran kaum muda/mahasiswa yang kala itu, diprakarsai oleh berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 1947 silam.

“Dari dulu HMI itu berada di garda terdepan. Karena mereka (HMI) lahir ketika negara dalam kondisi tidak baik. Dan saya berharap sempai sekarang, HMI dan Kahmi, harus tetap bersama-sama mengawal bangsa ini, khususnya di Sumatera Utara,” ujar Gubernur.

Untuk itu, lanjutnya, HMI yang melahirkan Kahmi, harus bisa berperan menjadikan bangsa ini dapat   bersaing dengan negara lain. Dengan modal intelektualitas, maka kemampuan Indonesia secara umum bisa menyaingi negara maju sekalipun.

“Saya datang kemari (Kahmi) ingin tukar pikiran, sehingga saya bisa bekerja dengan baik. Karena saya ingin memperbaiki Sumut, karena itu saya butuh bantuan kalian semua,” sebut Edy Rahmayadi.

Selain itu, Edy juga melihat bahwa persaingan ekonomi global hingga gejolak sosial yang terjadi di negara ini, harus bisa dihadapi secara bersama. Itu pula kenapa dirinya menekankan pentingnya memahami, mempelajari dan mengamalkan isi Alquran dengan baik bagi kehidupan masyarakat. Sebab di dalamnya berisi tentang bagaimana berkehidupan dengan segala aspeknya.

“Orang mempelajari Alquran, sudah sampai ke bulan. Kita baru membaca, belum mempelajari dan mengimplementasikan. Maka, mari kita sama-sama berbuat, itulah HMI (Kahmi),” kata Gubernur lagi.

Ketua Umum Kahmi Medan Hasim Purba dalam sambutannya juga mengimbau kepada seluruh keluarga besar HMI di Medan dan Sumut, untuk bergotong royong mendukung pembangunan di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.

“Saya berharap Kahmi bisa berpartiipasi membangun Sumut. Jadi Kahmi bukan penghalang. Kahmi sebagai elemen masyarakat, elemen bangsa, sangat berkewajiban bagaimana berperan dalam pembangunan secara nasional,” sebut Hasim.

Sumber daya Kahmi, katanya, berawal dari peran HMI. Karenanya HMI adalah pejuang kemerdekaan yang sama tujuannya dengan pendirian Republik Indonesia. Yakni mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera dan diridhoi Allah SWT.

“Oleh karena itu di Sumut, kita mengambil tema bagaimana Kahmi sebagai rahmatan lil alamin, bisa membangun silaturahmi dengan keluarga besar Kahmi, HMI dan elemen masyarakat. Guna membangun Sumut yang cerdas, sejahtera dan bermartabat sesuai visi misi Gubernur,” ujarnya.

Dalam perhelatan itu, hadir juga Anggota DPR RI Romo Raden Syafi’i, Majelis Nasional Kahmi Maraimbang, sejumlah OPD seperti Kepala Balitbang Irman Oemar, Staf Ahli Gubernur Agus Tripriyono, Kadisdukcapil Ismael Sinaga dan Kadis Bina Marga Bina Konstruksi Effendy Pohan.

Menandai peringatan milad ke-53 Kahmi itu, Gubernur bersama para pengurus Kahmi pun memotong tumpeng sebagai tanda memperingati hari lahirnya wadah pemersatu para alumni HMI tersebut. ( limber sinaga )

Upaya Dini Cegah Korupsi

Upaya Dini Cegah Korupsi,Ijeck Ingin Adanya PelatihanTata Kelola Pemerintahan Bagi Kepala Daerah

MEDAN,( kbn lipanri )

Wakil  Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menginginkan adanya pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan bagi pejabat negara, khususnya bagi kepala daerah terpilih sebelum menjalankan tugas amanah jabatan. Hal ini sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi dini bagi pejabat negara.

 

FOTO

Wakil  Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menghadiri acara Tasyakkur Bagi Alumni Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Kuliah Umum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Terpilih periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar, di Kampus UISU, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (8/10).

Hal ini dikatakan Musa Rajekshah, saat menghadiri acara Tasyakkur Bagi Alumni Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Kuliah Umum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Terpilih periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar, di Kampus UISU, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (8/10).

Di era demokrasi ini, kata Musa Rajekshah, semua orang boleh maju menjadi kepala daerah, asal sesuai dengan persyaratan, karena pemilihan one man one vote. Artinya tidak semuanya orang yang maju sebagai kepala daerah mengerti pemerintahan. Jangan setelah masuk, terjebak dengan sistem dengan kesalahan. Bukan hanya korupsi tapi kesalahan kebijakan dan segala sesuatunya.

 

“Akhirnya yang dirugikan negara. Akhirnya masyarakat kita menjadi apatis, karena melihat sebagian pimpinan yang diharapkan bisa membuat perubahan, ternyata tersandung masalah korupsi, yang juga bukan kemauannya sendiri, karena ketidaktahuan. Makanya perlu pembekalan untuk kepala daerah terpilih sebelum memimpin daerah,” ujar Musa Rajekshah yang akrab dipanggil Ijeck.

Ijeck menambahkan, dirinya bersama Gubernur Edy Rahmayadi berkomitmen memberantas korupsi dalam menjalankan tugas memimpin Provinsi Sumatera Utara. Diakuinya, dalam mengelola pemerintahan, masih adanya sistem manual yang dipakai. Ke depan, diharapkannya, pemerintahan ini bisa menggunakan sistem informasi digital, sehingga transparansi kerja bisa terlaksana.

“Kita sangat berkomitmen dalam memberantas korupsi. Kita tak inginkan korupsi itu terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tapi apa yang saya sampaikan tadi harus juga sistem ini dibangun, tidak bisa hanya sistem manual yang sekarang ini terjadi dan tata kelola pemerintahan ini memang harus mengutamakan efisiensi dan mempunyai integritas sebagai pelaksana tugas,” jelas Ijeck.

Dalam kegiatan ini, Ijeck juga ikut melaksanakan acara Mangupah-upah bagi Wakil Ketua KPK Terpilih periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar bersama anggota legislatif terpilih baik tingkat DPRD Sumut dan Kabupaten/kota yang merupakan alumni UISU. Hal ini merupakan bentuk syukuran yang dilaksanakan UISU karena alumni kampusnya berhasil duduk di salah satu institusi penting di Indonesia.

Ijeck yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UISU pun berpesan kepada para anggota lesgilatif agar serius dalam mengemban amanah jabatan sebagai wakil rakyat. “Harus diniatkan dari hati, sebagai anggota legislatif. Karena ini adalah tugas penting, mengemban amanah rakyat. Kita tak tahu juga apa yang diberikan Allah SWT di masa depan. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik di dunia dan akhirat. Karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan,” ujar Ijeck.

Sebagai sesama alumni UISU, ijeck bangga atas terpilihnya Lili Pintauli Siregar sebagai salah satu Pimpinan KPK RI periode 2019-2023. Untuk itu, Ijeck berharap, Lili bisa mengawasi kinerja pemerintahan daerah dengan baik. "Kepada pimpinan KPK, sebagai alumni UISU, mohon kami dinasihati apabila menjalankan tanggung jawab ini untuk rakyat Sumut ada kesalahan," ujar Ijeck.

Ijeck juga berharap agar UISU bisa mengembalikan kejayaannya. Tak dapat dipungkiri, UISU sempat mengalami keterpurukan akibat konflik internal. Hal ini merugikan banyak pihak, mulai dari kampus hingga ke mahasiswa. “Mohon maaf kepada yayasan, kita ingin tidak ada lagi konflik. Karena rasa cinta kita kepada UISU. UISU harus besar dan terkenal di daerah - daerah lain,” tegas Ijeck.

Lili Pintauli Siregar mengaku senang usai diupah-upah. Dikatakannya, hal ini merupakan wujud syukur dan kebanggaannya pernah menimba ilmu di UISU. “Ini bagian dari wujud syukurnya kampus dimana saya menimba ilmu selama 4,5 tahun di tahun 1986-1991. Ini bagian dari wujud saya untuk bisa mengabdi dan menunjukan bahwa kampus tempat saya mengabdi itu juga bisa melahirkan kader kader yang baik dan bertanggung jawab dan bisa berperan serta untuk membuat Indonesia punya nilai lebih. Saya bersyukur untuk itu,” ujar Lili.

Lili berharap, UISU bisa menjadi salah satu benteng untuk melakukan sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini. “Kampus sebagai salah satu untuk mensosialisasikan kemudian untuk menyampaikan informasi bagaimana cara dan strategi pencegahan korupsi yang bisa dilakukan sehubungan dengan peran kampus pada masyarakat dan mahasiswanya,” ujar Lili.

Dengan terpilihnya ia sebagai Wakil Ketua KPK RI, Lili pun berharap bisa memberikan sumbangsih kepada Indonesia, khususnya kepada masyarakat terhadap sosialisasi pencegahan korupsi. “Paling tidak adalah harapannya agar kita di Sumatera Utara paham untuk samasama sadar melakukan pencegahan korupsi agar terhindar dari tindakan penindakan,” tegas Lili.( limber sinaga )

KAHMI Jadi Perekat Umat

Gubernur Harapkan KAHMI Jadi Perekat Umat

MEDAN,( kbn lipanri )

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Medan diharapkan dapat semakin berkiprah dan menjadi perekat di tengah umat. Sehingga upaya membangun Sumatera Utara (Sumut) bermartabat dapat segera terwujud.

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menerima audiensi dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Medan di ruang rapat Gubsu, lantai 10 Kantor Gubernur Sumut, Jalan P. Diponegoro No. 30, Medan, Rabu (2/10/2019).

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ketika menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Umum KAHMI Medan Hasim Purba beserta rombongan, di ruang kerjanya, lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro, Rabu (2/10). Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan Milad ke-53 KAHMI Tahun dalam waktu dekat.

“Saya ucapkan selamat kepada KAHMI yang akan memasuki usia ke-53 Tahun. Harapan saya untuk organisasi yang sudah sangat matang ini adalah teruslah membawa manfaat di tengah masyarakat dan harus bisa menjadi organisasi yang memperat dan merekatkan umat,” pesan Gubernur.

Kemudian, pada peringatan Milad nanti, Edy Rahmayadi berharap banyak aktivitas dan rangkaian acara yang membawa manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, peringatan Milad acapkali identik dengan perayaan berlebihan namun tidak sarat makna. Untuk itu, dirinya berpesan agar panitia pelaksana mempertimbangankan seluruh rangkaina dengan baik.

Kemudian, Edy juga mengajak KAHMI untuk senantiasa mendukung program-program Pemprov Sumut melalui program yang dimiliki. “Karena pemerintah tak mungkin bisa berjuang sendiri, dukungan dari seluruh pihak sangat kami harapkan untuk membangun Sumut yang kita cintai ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum KAHMI Medan Hasim Purba menyampaikan ucapan terima kasih karena telah menerima dirinya dan rombongan. Katanya, segala saran dan masukan yang diberikan Gubernur sangat berharga bagi mereka.

“Mudah-mudahan kami mampu memenuhi harapan Bapak, dan kami Insya Allah akan selalu siap memberikan dukungan kepada Pemprov Sumut. Kami berharap besar Bapak akan hadir pada Milad tersebut khususnya pada acara puncak 13 Oktober dan menjadi pembicara pada dialog interaktif yang kami selnggarakan nantinya,” ucapnya.

Adapun beberapa rangkaian yang akan dilaksanakan dalam Milad ke 53 Tahun KAHMI adalah kegiatan kunjungan ke perpustakaan daerah, bedah buku karya Alumni HMI, Seminar deteksi dan solusi kesulitan belajar anak, bazar dan ragam perlombaan.

Kemudian, pada  acara puncak digelar Jalan Sehat Bersama dengan start di Kampus UIN SU jalan Sutomo dan Finish di Gedung Insan Cita Medan Jalan Adinegoro yang akan diikuti 1.000 peserta. Berikutnya bakti sosial, santunan kepada 100 orang anak yatim – piatu, dan pengurusan secara gratis 53 Surat Tanah Wakaf Masjid.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Sekum KAHMI Medan Chairul Munadi,  Ketua Panitia Delyuzar,  Bendahara Panitia Mislaini, Sekretaris Panitia Evi Handriani, dan sejumlah pengurus lainnya.( limber sinaga )

OTT KPK Tangkap Direksi BUMN

OTT KPK Tangkap Direksi BUMN Bidang Perikanan

JAKARTA,( kbn lipanri )

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Bogor. Dalam operasi senyap tersebut, Tim mengamankan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami konfirmasi, hari ini ada tim yang bertugas di Jakarta menindaklanjuti Informasi terkait dugaan akan terjadinya transaksi antara pihak swasta yang bergerak di bidang importir ikan dengan pihak Direksi BUMN di bidang perikanan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada team kbn lipanri, Senin (23/9/2019) malam.

Total, KPK mengamankan 9 orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini. Tiga orang di antaranya adalah jajaran direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir.

"Tim juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar USD30 ribu atau lebih dari Rp400 juta," ucapnya.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan.( team )